Kebijakan proteksi Perancis sempat memicu kontroversi ketika mereka memutuskan untuk mendenda Google gara-gara memberikan layanan Maps secara gratis dan membuat salah satu perusahaan dalam negeri mereka kalah dalam bersaing. Kini pemerintah Perancis siap membuat kontroversi baru dengan memaksa Google untuk membayarkan sejumlah uang bagi tiap link yang dikaitkan sejumlah website di negara tersebut.
Pemerintah Perancis beranggapan bahwa tak adil bila Google menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan dengan mendapatkan pemasukan dari periklanan untuk setiap link yang mereka hadirkan, terutama pada situs-situs pemberitaan berbahasa Perancis. Google pun langsung menanggapinya dengan ancaman balik bahwa mereka siap mencoret SELURUH situs pemberitaan Perancis dari index mereka, dan potensi dari ancaman tersebut adalah hilangnya sekitar 4 miliar view per tahun.
Chairman Google Eric Schmidt kabarnya sedang merencanakan sebuah kunjungan ke Perancis minggu depan untuk membicarakan masalah ini. Menteri Teknologi Perancis Fleur Pellerin mengatakan bahwa Google bisa mencapai kesepakatan dengan pihak penerbit surat kabar online di Perancis, maka aturan perundang-undangan untuk membahas masalah tersebut tidak akan diperlukan.
“Kami tidak ingin dicap sebagai negara yang anti-Google,” kata Pellerin pada Quartz. “Google jelas merupakan sebuah perangkat yang mengagumkan dan juga sesosok aktor penting dalam ekosistem digital. Saya sarankan Google untuk mulai bernegosiasi sekitar 3 bulan terlebih dahulu, dan mencoba untuk menemukan kesepakatan dengan berdasarkan negosiasi antara kedua pihak. Bila cara tersebut tidak berhasil, kita lihat saja nanti.”
Bagaimana pendapat Anda? Idealkah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Perancis ini? Perlukah Kominfo Indonesia untuk mengadopsinya?
